PEMEKARAN KABUPATEN BIMA TIMUR HARUS SEGERA DIWUJUDKAN

Didi Salahuddin *)

Pemekaran harus segera dilaksanakan disamping alasan logisnya adalah optimalisasi administrasi pemerintahan Kabupaten Bima terutama pelayanan publik karena Kecamatan Woha yang sekarang menjadi ibukota Kabupaten Bima, terdapat ketimpangan dan in-efesiensi yang bertentangan dengan aspek pelayanan publik dalam prinsip good governence.
Aplikasi dan implikasi pelayanan publik bagi masyarakat wilayah ujung timur kabupaten Bima akan berjalan tidak efisien karena harus melewati Kota Bima terlebih dahulu dalam menjangkau 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Wawo dan Langgudu.
Dapat dibayangkan, sekedar membuat KTP saja masyarakat yang berada di bagian ujung timur Kabupaten Bima harus melewati perjalanan melelahkan dan berjam-jam melewati Kota Bima. Mengurus KTP saja terasa sulit dan meletihkan apalagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat, akta kelahiran, NPWP,dan keperluan penting lainnya.
Carut marut Adminstrasi pemerintahan Kabupaten Bima semakin jelas dan terasa, disaat masyarakat wilayah bagian barat yang dekat dari ibukota kabupaten merasakan hal yang sama, terutama optimalisasi administrasi pemerintahan Kabupaten Bima dalam aspek pelayanan publik.
Jadi, masyarakat bagian barat merasakan signigfikansi pelayanan publik berkurang karena memang pemerintah kabupaten "tidak fokus", dan masyarakat bagian timur yang sekarang berupaya memekarkan diri menjadi Kabupaten Bima Timur, sama-sama merasakan ketimpangan dan carut marutnya pelayanan publik administrasi Pemerintahan Kabupaten Bima.
Belum lagi implikasinya terhadap Kota Bima yang secara pasti merasa terganggu dengan berlarut-larutnya pembangunan infrastrutkur pendukung ibukota kabupaten Bima di Kecamatan Woha sehingga sampai sekarang masih "terpaksa" meminjamkan wilayahnya untuk sementara ditempati Kantor Bupati Bima.
Faktor penyebab terjadinya hal tersebut jelas sekali terlihat dengan kasat mata karena dari aspek Koordinat, Batas-batas wilayah, Topografis, Luas wilayah merupakan yang sangat perlu direvisi dan ditertibkan kembali, karena sebagaimana yang penulis kutip dari ensiklopedia bebas wikipedia bahasa indonesia tercatat bahwa Kabupaten Bima adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya ialah Woha. Kabupaten Bima terletak di bagian Timur Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan posisi 1180 44’ – 1190 22’ BT dan 080 08’ – 080 57’ LS. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Laut Flores
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Timur : Selat Sape
Sebelah Barat : Kabupaten Dompu.
Luas Wilayahnya lebih kurang 438.940 Ha atau 22 % dari luas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Terbagi atas 14 kecamatan yang terdiri dari 150 desa dan 419 dusun.

Keinginan untuk mewujudkan Kabupaten Bima Timur tidak saja berimplikasi positif bagi masyarakat bagian timur yang selama ini memberikan kontribusi potensi Sumber Daya Alam kepada pemerintah kabupaten Bima dengan menjadi "donor" sekitar hampir 50% dari APBD Rp. 19,17 Milyar thn 2006, juga akan berimplikasi positif pula bagi Pemerintahan Kota Bima dan masyarakat Kabupaten Bima bagian barat.
Saat penulisan artikel singkat ini, teman-teman aktivis pemerhati sosial untuk pemberdayaan aparatur pemerintah yang mewakili aspirasi bagian barat, mengeluhkan ketimpangan tersebut termasuk masalah infrakstruktur seperti jalan raya baik yang tegolong jalan desa, daerah, propinsi maupun jalan protokol yang mengalami kondisi yang memprihatinkan.
Pemaparan kondisi di atas, dapat dilakukan Hipotesa secara emphiris maupun metode lainnya, yang secara pasti menjawab pertanyaan judul artikel di atas dengan jawaban "Sangat perlu dan mendesak".
Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bima Timur yang menjadi wadah perjuangan dan advokasi bagi ke enam kecamatan tersebut harus kita dukung bersama, terutama harapan yang sangat besar mendapat dukungan dari para wakil rakyat yang telah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, lebih khusus lagi kepada DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) IV. " Selamat berjuang saudara-saudaraku..."


*) Sekjen Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bima Timur