Drs. H.M. Nadjib H. M.Ali, MH. PILIHAN RASIONAL BIMA TIMUR

Kabupaten Bima Timur - yang telah dicita-citakan dan diperjuangkan sekian tahun mulai menampakkan titik cerahnya. Momentum politik Pilkada 2010 menjadi ajang yang spesifik bagi masyarakat Bima pada umumnya dan masyarakat wilayah timur khususnya yang memang sarat dengan dinamika sosio-politis, antara harapan dan kenyataan, antara cita-cita rasional dan pragmatisme politik. Ujian berat bagi kemampuan rasional masyarakat Bima dalam menentukan pilihan politik.

Drs. H. M. Nadjib H. M. Ali, MH. sebagai salah satu tokoh penting di wilayah Bima Timur dan sebagai salah seorang penggagas bagi lahirnya ide pemekaran Wilayah Bima Timur disamping tokoh lain seperti Drs. H. Maskur, Firdaus SH.CN, Jenderal Farouk Muhammad dan yang lainnya.
Kekuatan karakter H.M. Nadjib untuk tetap mendeklarasikan diri menjadi salah satu calon alternatif sekaligus Kuda Hitam terbaik menjadi pilihan politik yang tidak bisa dianggap main-main.

Beliau memiliki semua kriteria unmtuk maju. Bagi kami syarat seorang rasional untuk bisa "bermain" di pentas 2010 paling tidak kami identifikasi ada 3 hal,
1. Popularitas
2. Kendaraan Politik
3. Financial

Ketiga hal ini dimiliki semua oleh beliau. Popularitas H, Najib setara dengan Ferry Zulkarnaen maupun H, Zainul. Kendaraan Politik sudah jelas yaitu Hanura yang mampu meraup peringkat tiga terbanyak di seluruh daerah pemilihan dengan 3 suara di DPR adalah sebagai representasi legitimasai Masyarakat Bima

Meminjam istilah yang sangat populis dari almarhum penyair nasional kita W.S. Rendra bahwa Perjuangan sesungguhnya adalah pelaksanaan kata-kata. Maka cita-cita kabupaten Bima Timur adalah sebuah perjuangan. perjuangan yang membutuhkan kearifan dan ketelitian untuk melaksanakannya.

Cita-cita pemekaran Bima Timur bukanlah sekedar kepentingan pragmatis masyarakat wilayah timur Bima saja, akan tetapi inheren kepentingan pragmatis wilayah Barat, Walaupun masyarakat Bima Barat lebih menggunakan gaya politik yang defensif, menunggu kabupaten mekar tanpa usaha. Berharap kabupaten Definitif akan tetap menjadi milik mereka.

Kembali pada momentum politik 2010, Isyu pemekaran menjadi isyu sexy yang strategis bagi penentuan pilihan Politik masyarakat, mengingat kepentingan pemekaran ini bukan sekedar kepentingan politik mayarakat wilayah timur. Sehingga isyu ini menjadi isyu yang sangat menarik perhatian masyarakat.

Bisa dibayangkan jika daerah yang sangat luas ini mekar, akan menimbulkan konsekwensi sosio-politis yang cukup signifikan. Sebutlah beberapa masalah krusial yang terjadi di Kabupaten ini akan bisa diselesaikan secara otomatis.
Masalah banyaknya tenaga honorer, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya akan mendapatkan peningkatan manejemen dan pendanaan yang cukup signifikan, masalah pengangguran, masalah penigkatan kualitas hidup masyarakat dan sebagainya yang tidak bisa disebut satu persatu insya Allah akan bisa terselesaikan.

Drs. H. Nadjib H. M.Ali, MH. dengan para tokoh Bima Timur lainnya semoga tetap komit dan terus menjadi Panglima Sekaligus sebagai Pejuang Bima Timur. Amiin...

Hidup Bima Timur...!

Konstelasi Bima Timur, untuk SDM Perantauan

Kabupaten Bima Timur - Mari kita bercermin dengan pemekaran Kabupaten Lombok Utara. Dengan segala keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi alam dan SDM, wilayah Lombok Utara telah mandiri (mangan sendiri, Begitu pula dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat dan Sumba.
Satu indikasi aportunis yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat lombok utara dan Manggarai Barat NTT, walaupun dengan segala keterbatasan mereka, mereka sukses melakukan itu.
Indikator utama sehingga mereka sukses adalah terus mewacana dan memobilisasi opini dan aspirasi, itulah KEHENDAK RAKYAT SEJATI.
Bagaimanapun keadaan mereka, hari ini mereka sibuk berbenah, setidaknya memanfaatkan kesempatan yang lebih lugas, untuk mengelola dan menunjukkan jati diri, bersaing dengan
wilayah lain sebagai Kabupaten Baru yang tentu saja akan bisa menjadi anak emas

Bagaimana dengan Pemekaran Kabupaten Bima ?

Bima Timur atau MBOJO ELE atau DONGGO ELE, yaqinlah bahwa anak bungsu Sang BIMA sedang menyingsing di TIMUR yang bernama Bima Timur.
Fajar baru kini menerawang, berserakanlah kalian sebagai anak cucunya dipangkuan Sang Bima. Berdirilah dengan tegap, karena matahari masih terbit di ufuk timur untuk sesegera mungkin mewujudkan Kabupaten Bima Timur.

Kepada Sumber Daya Manusia handal asli Bima Timur di perantauan:
Kami di Bima Timur di kampung halamanmu menanti respons, ide briliant, dan the BEST CHOICE
dari gebrakanmu. Buktikan kalian mampu melakukan lobi dan koneksi, jangan hanya jaya di rantau nun jauh disanam tetapi perlu langkah kongkrit untuk tidak membiarkan saudara-saudaramu, ompu ra ama, manca ra nene, cina ro angi, dae ra ma, abu ra umi dan ari ra ana, berjuang sendiri (single fighter) untuk tujuan luhur ini.


Jangan berprinsip, seperti orang malas dan cuek bebek : "Biarkan seperti air mengalir, mengaliri tempat yang rendah." tetapi... berusahalah agar air itu bisa menanjak ke tempat
yang tinggi, setinggi-tingginya.

Berprinsiplah : Hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Bangunlah dari tidurmu saudaraku... majukan daerahmu biar tidak rapuh binasa...

INGATKAH ENGKAU.,...
Daerah dimana leluhurmu mengajarkan engkau filosofi "maja labo dahu."
Daerah dimana engkau mendapat belaian sayang Ayah dan lentik jari cinta Bunda.
Daerah dimana engkau pernah mengumpulkan ranting pohon untuk memjadi beberapa ikat kayu bakar disertai beras sebagai bekalmu untuk mencari ilmu di Kota Kabupaten.

Daerah dimana kau mengenal baik tanaman padi sehingga menjadi beras dan proses menanamnya dengan membajak sawah ditemani nyanyian indah kerbau diiringi melodi derap langkah engkau
dan Ayahmu, istirahat di pematang sawah menikmati santapan siang masakan istimewa bunda : dengan oi mangge, uta karamba, mbohi dungga, sayur parongge dengan minuman air telaga jernih, yang menjadikan kita setegar sekarang.

Daerah dimana engkau mendapatkan pujaan dan belahan jiwamu, dengan terlebih dahulu berbohong kepada ayah bunda untuk menemuinya.
saat romantisme pandangan pertama itu, menembak jitu hati gadis manis Bima Timur dengan rimpu mpidanya, pada waktu lampa-lampa ke pantai matamboko, saat todo bawa, tarwih di surau, nonton MTQ, belajar kelompok, acara tujuh belas agustus di lapangan kecamatan dan lain-lainnya

Inilah tantangannya !...

Mampukah kita melobi pusat, sebab anggaran operasional untuk Dana Talangan bagi Daerah
Kabupaten Persiapan PEMEKARAN KABUPATEN BARU yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat RI adalah Rp. 980 Milyar. Sudah tiba waktunya, di MPR/DPR RI, unsur DPD Pusat, Birokrat Kabupaten Bima Timur di luar daerah, akademisi, usahawan, SEMUA mesin penggerak pesawat Bima Timur.

Kalian adalah HANGGAR dan Landasan, LOBI PUSAT adalah salah satu kunci dari yang lainnya.
Persetujuan untuk survey lapangan, sebagai bakal Disposisi Pusat terhadap Tim 09 untuk
Rekomendasi permohonan Pemekaran Kabupaten dari unsur dan elemen masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Bima: akan diberikan oleh DEWAN OTONOMI DAERAH REPUBLIK INDONESIA yang terdiri dari 09 (sembilan) anggota dari berbagai unsur; antara lain : MENPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara), Mendagri, Kapolri, Panglima ABRI, Unsur DPR Pusat, unsur Perguruan Tinggi dan seterusnya. (Unsur Dewan Otonomi sewaktu-waktu dapat saja disesuaikan dirubah PemerintahPusat).

Sebagai ilustrasi kecil, Lobi TERtajir pada (diantara) DEWAN OTONOMI DAERAH tentang Pengajuan PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN/KODYA; adalah pada unsur SEKRETARIS DEWAN OTONOMI yang tidak merangkap anggota.

Setidaknya informasi terhendus angin seperti ini hanyalah "ringa ro haba". Bagi langkah
konkrit sebagai LOBI LANGSUNG di PUSAT, order dan worker nya adalah PEJUANG BIMA TIMUR yang saat ini masih berkarier di LUAR DAERAH. Disini Kami Menanti, Ina ro Ama, Sae`e ro Ari, Dua ra Ori, Da ro Manca, Inanto`i ro Ananto`i, Hera ro Kawalu, Sadue ro Wua, Ompu ro
Wa`i......... SEMUA anak bangsa, Weki AMA UBA PUA DAE MUMA ANDE TATI HAWO NCUHI RO SANGAJI Mbojo Ele, donggo ele; SAPE LAMBU WERA AMBALAWI WAWO LANGGUDU.

Kami semua akan terus bergerak seperti laut, berkumpul seperti topan, dan akan menggenggam
BIMA TIMUR sebagai cita-cita, dan Kami tidak rela mati sebelum mewujudkannya.
INSYA ALLAH, rawi sarumbu bae ba weki sebagai PERJUANGAN, karena ALLAH sebagai penyerahan diri.

Salam dan do`a kita semua: SEMOGA ALLAH SWT senantiasa ridha dan memberikan Rahmat Karunia
Taufik dan Hidayah-NYA kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.

Semoga refleksi apa adanya dari salah satu unsur masyarakat Bima Timur (MBOJO ELE) ini, walau sekedar nggahi dou dana centang perenang yang awam, dapatlah kiranya menjadi salah satu suara dari sejuta hati nurani yang berdenyut dalam genggaman-NYA.
Djazakumullahu khairan katsira, Antum a`lamu bi umuri dunyakum. Hidup Kabupaten Bima Timur!

Bima Timur, Versi Ncuhi Doro Wony

Bima Timur - Hampir tujuh tahun sudah, opini Bima Timur terus bergulir.
Sebagai manusia mbojo, tahukah anda ciri khas dan identitas khusus suku mbojo?
Tahukah anda perbedaan filsafat hidup, prinsip berjuang, patriotisme dan intelektualisme orang Mbojo khusus yang mendiami wilayah Kabupaten Bima bagian timur?

Apa alasan dasar mereka bicara pemekaran Kabupaten Bima?
Seribu opini, respons dan pro kontradiksi boleh bersembul: Seperti beginilah kesan dan argumen perwakilan buruh, petani, nelayan, kusir benhur, tukang ojeg, pekerja pabrik swasta dll, di Bima Timur.

Jangan tersinggung, yang posting ini buruh kasar, tidak terbiasa bilang SANTABE. Slamat menyimak.

Bima Timur, tersebar di wilayah Sape Bima, Lambu, Wera, Ambalawi, Wawo dan Langgudu: diakui atau tidak merupakan pelosok Bima yang memiliki multi TER dibanding daerah lain seantero Bima:

1. Orang Bima Timur?
TERberani!!! (tapi jangan kaitkan dengan angka kriminal, itu bukan cermin. Kalo mo sebut SDM, cari orang pinTER? datanglah ke Bima Timur. Kalo mo sebut calon prajurit (polisi TER, TEntaRa TER) banyak disana, tapi kalo mo lebih jelas, tanya aja Pak Faruk atau Pak Hidayat.
TER serah. Mo cari Ilmu Fi Tua (Fatwa)? di Wera ada bentak GURUH, di Sape ada TERa dan BEKEn, di Wawo ada taji tuta, mo lebih pakem? datanglah ke Sape, akan aku tunjukkan padamu, supaya kau bisa duduk dihadapan NCUHI DORO WONI.

Intelektuality orang Bima Timur? Jangan tanya lagi, cukup satu kata : Output Perguruan Tinggi asli dou mbojo, statistik primer Human Resources BKPM Jakarta tahun 2007, Unsur cerdik cendekiawan intelektual Sarjana di NTB terbanyak dominan berasal dari Bima Timur.

2. Wilayah Bima Timur?
TERtandus. Tapi Ma,af kita tidak boleh menyebutnya gERsang, karena dibalik perut bumi yang kering itu terkandung Natural Resources/SDA TERkaya dan TERmahal di Bima.
Daratnya TERisi dan TERjal, tapi komoditi unggulan yang mendonori hampir 55 % PAD Kabupaten Bima lahir dari sana.

Bawang TERbaik, mangan TERpilih, besi TERkuat. Analisa kelayakan wilayah kelak menghasilkan satu kata, TERlayak.
Lautnya TERluas dan TERbersih, sehingga sebagai sentra titik bahari Segi Tiga Emas lintas Bali Komodo Tanatoraja, bukan karena aspek primitif, adalah karena alasan aspek maritim. Komuditi? Agro industri? disana ada mutiara TERindah, ikan TERbaik, sarang burung walet TERhebat, pesona bahari TERkaya, bonsai santigi TERindah di dunia.

3. Pendapatan Daerah Bima Timur?
Sebagai orang Bima TERulet, sebagai wilayah TERkaya, sebagai SDM TERhandal, sebagai Historis TERasri, Bima Timur adalah indikator ekonomi TERpadat di NTB, jauh bumi langit dibanding Lombok Utara yang kemarin siang dianakpinangkan.
Sebagai sumber Pendapatan ASDP TERbesar di NTB, Pegadaian TERlaris di Indonesia Tengah, jumlah Lembaga Keuangan TERbanyak di Pulau Sumbawa, sekolah TERcontoh di NTB, aktivitas ekonomi TERcepat di NTB, mobilitas uang TERefektif di NTB.
SEMUA TER pada variabel ekonimi itu tinggal dikemas dengan kolaburasi Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber PAD, klasifikasi alokasi retribusi dan pph 21 individu dan pph 25 badan, tinggal dirumuskan secara spesifik melalui PERDA yang memanfaatkan estafet otonomi daerah. Insya ALLAH, telah dirumuskan Master Planningnya oleh para Pejuang Bima Timur. Hidup Bima Timur!!!

Bima Timur : Perjuangan Panjang Melawan Raksasa

Bima Timur - Sengaja saya pilih judul yang sedikit provokatif ini dengan harapan bagi semua pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan ide Bima timur bisa sedikit waspada.
Ide ini sesungguhnya bukanlah ide yang terlalu berat untuk diwaspadai, sekaligus ide yang ringan untuk dinafikkan begitu saja, sehingga membutuhkan kesabaran dan kearifan sosial untuk menganggapnya ide yang ringan dan membutuhkan potensi keserakahan yang luar biasa untuk menganggapnya ide berat. Paling tidak tulisan ini akan mencoba meyoroti eksistensi ide pembentukan Kabupaten Bima Timur dalam 3 aspek yang berbeda.

Realitas Masyarakat Kecil Yang ingin sejahtera.

Bagi Masyarakat pinggiran di wilayah kecamatan di seluruh Indonesia,khususnya di Kecamatan sape Kabupaten Bima, merasakan hidup yang memiliki akses publik birokrasi yang mudah, efisisen dan tidak berbiaya tinggi, serta akses ekonomi bagi peningkatan taraf hidupnya merupakan dambaan yang tiada pernah berhenti.
Dengan Kondisi wilayah dalam bentuk potensi sumberdaya yang cukup memadai untuk dikembangkan, keinginan masyarakat ini bukanlah sesuatu yang hiperbolik, di tengah berkembangnya wacana demokratisasi yang dikembangkan oleh negara. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Apalagi jika pelayanan publik itu sendiri merupakan bagian terpenting dari item demokratisasi.

Realitas yang terjadi bahwa Kabupaten Bima memiliki peta geografis dan demografis yang tersebar luas mengelilingi Kota Bima. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan pelayanan publik pemerintahan.

Di sebelah timur kota bima ada 6 kecamatan, yaitu Langgudu, wawo, sape, Lambu, Wera, dan ambalawi dengan kecamatan termaju adalah Sape. Sedang di wilayah Barat ada 10 yaitu Pali Belo, Belo, Lambitu, Woha, Donggo, soromandi, Bolo, madapangga, Sanggar dan Tambora. Belum lagi akhir-akhir ini, DPRD Bima telah menetapkan ibukota Kabupaten di wilayah woha yang jaraknya lebih kurang 75 km dari pusat Kecamatan sape. hal yang benar-benar sangat menyulitkan di kemudian hari.

Bisa dibayangkan jika untuk mengurus persuratan penting seperti KTP, SIM, dan persuratan lain di kantor Pemda, masyarakat wilayah Bima timur, harus merogoh saku ratusan ribu hanya untuk biaya transportasi dan akomodasi. sungguh hal yang cukup mubazir.
Di sisi lain masyarakat juga berharap dengan adanya pemekaran wilayah akan cukup menunjang motivasi mereka untuk lebih giat mengeksplorasi sumberdaya yang ada bagi peningkatan taraf hidupnya dengan adanya peningkatan infrastruktur ekonomi di wilayah kabupaten pemekaran.

Cita-cita Sederhana Seorang Aktifis Kampung.

Berangkat dari kenyataan di atas seorang aktifis kampung macam saya punya sedikit kepedulian terhadap perkembangan masyarakat secara khusus dan Negara secara umum. Menurut Pelajaran sosiologi yang saya dapat waktu kuliah, bisanya perkembangan daerah itu secara alami mengikuti pola Bola Salju, dimana daerah yang terdekat dengan pusat kekuasaanlah yang lebih dulu merasakan akibat langsung dari proses pembangunan.

Artinya sangat disayangkan jika daerah-daerah kecamatan di wilayah Bima Timur ini akan megalami stagnasi pembangunan dengan semakin jauhnya pusat ibukota kabupaten, dan ini bagi saya adalah tantangan sebagai aktifis kampung.
Kenyataan ini membutuhkan perjuangan untuk memekarkan wilayah menjadi 2 yaitu Kabupaten Bima Timur dan Kabupaten Bima Barat. walaupun terasa agak berat perjuangan ini tetap harus kami lanjutkan dengan harapan suatu saat akan menemukan tentang semakin sulitnya pemekaran wilayah kabupaten dari stasiun-stasiun televisi, maupun media masa. Tetapi kami menganggap masih punya peluang meski agak tipis.

Dalam pandangan kami kebijakan pelarangan pemekaran ini termasuk kebijakan keliru, Yang harus di lakukan oleh pemerintah, bukan membatasi pemekaran tetapi melakukan penilaian yang ketat terhadap upaya pemekaran.
Bagi wilayah tertentu yang memiliki potensi besar untuk berkembang, justru merupakan upaya investasi untuk mciptakan peluang-peluang kemandirian ekonomi yang jauh lebih kuat dibanding melulu memperhatikan perkembangan ekonomi pemodal-pemodal besar yang justru melahirkan jurang kesenjangan dan sistem ekonomi yang rapuh dari badai.

Raksasa Besar Yang bernama Birokrasi Negara.

Sungguh ide Pemekaran wilayah Bima Timur akan mendapatkan tantangan besar yang bebar-benar membutuhkan kearifan sosial untuk menafikkannya. Saya mencoba memahami tentang ini sebagai sebuah kerikil-kerikil tajam dalam perjuangan panjang ini.

Mengapa saya harus menganggap birokrasi negara sebagai Raksasa Besar yang menghalang jalan?
Paling tidak ada 3 alasan penting yang perlu saya ungkap disini.

Pertama, Prinsip Birokrasi adalah kalau Bisa dipersulit kenapa dipermudah?
Hampir seluruh jajaran birokrasi di berbagai wilayah di negeri ini masih menggunakan prinsip lama, mengurus surat atau ktp saja kita harus menggunakan uang pelicin, bagaimana kita tidak menganggapnya sebagai raksasa yang premanis? Hahaha...haa...

Kedua, Model Bottom Up yang baru kita kenal sekarang masih sangat jauh untuk dipahami oleh birokrasi negara.
Masalah yang ada di wilayah-wilayah kabupaten/kota. Ide penguasa mutlak dan masyarakat dilarang memiliki ide. ini hegemoni besar yang tak kunjung bisa berakhir.

Ketiga, panjangnya jalur Birokrasi bagi prosedur pengusulan pemekaran Wilayah. Mulai dari Pemerintah kabupaten, disetujui oleh DPRD kabupaten, berlanjut ke Gubernur dan harus di setujui oleh DPRD Propinsi baru ke Menteri dalam Negeri sampai ke Presiden dan DPR pusat. Panjang Kan?

Birokrasi dalam pandangan kami sebagai aktifis kampung, terbagi 2 yaitu birokrasi pusat yang penuh dengan intrik politik, yang kadang baik juga kadang buruk, merupakan tantangan besar bagi upaya menggolkan ide pembentukan Kabupaten Bima Timur karena kami tidak memiliki akses dengan pemerintah Pusat.Birokrasi Daerah yang belum bisa memahami kebutuhan masyarakat dan daerahnya jika harus berkembang lebih maju. Perubahan adalah harusnya kata yang tepat untuk memaknai kemajuan, tapi mereka menganggap keberhasilan adalah sejauh mana birokrasi daerah mampu mempertahankan wilayah kekuasaan, peningkatan pendapan daerah meski dengan cara fiktif.
Kalau di negara-negara maju pendapatan daerah dan negara didapat dari pajak masyarakat, tetapi di daerah dan negara kita pendapatan di dapat dari pungli atau pungutan liar. Mudah-mudahan nantinya, tidak terjadi di Kabupaten Bima Timur.

KABUPATEN BIMA TIMUR, PARADIGMA BARU PEMEKARAN KABUPATEN BIMA

By : Rangga

Kabupaten Bima Timur - Sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Bima Timur, Kami pengelola Blog Bima Timur, membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki ide, artikel, opini, serba-serbi, wacana, dan lain-lain yang berhubungan dengan kontribusi pemikiran tentang Pembentukan Kabupaten Bima Timur.

Artikel Perdana ini, ditulis oleh Rangga, sebagai pemerhati Bima Timur yang insya Allah akan diikuti oleh Pejuang-pejuang Bima Timur lainnya. Hidup Bima Timur !...

Dalam konteks paradigma pembangunan-isme, salah satu issu yang menjadi fokus perhatian dari para aktifis pembangunan, adalah kesenjangan yang sangat mencolok antara kelompok pemerintah yang berkuasa - termasuk mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan - dengan masyarakat kebanyakan. Baik itu kesenjangan dalam aspek ekonomi, politik, budaya, maupun hanya sekedar kesenjangan pada akses mendapatkan informasi dan komunikasi. Mental kekuasaan otoritarian yang dibangun diatas sikap mau senang sendiri, telah mengebiri hak-hak masyarakat yang sangat fundamental.


Akibatnya, masyarakat seakan berada pada persimpangan gelap yang tidak jelas arah juntrungannya. Selain itu dengan model pembangunan rich country but small people, yang harus sering menderita adalah komunitas masyarakat pinggiran yang sebagian besar bermata pecaharian sebagai petani, nelayan, buruh, pekebun dan pedagang kecil. Mereka hidup dalam kesepian karena tidak memiliki teman. Lebih-lebih kemudian dipolitisir oleh kalangan elit untuk kepentingan yang merugi.

Dari fenomena seperti ini kemudian memunculkan riak dan gejolak ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang merasa telah dikebiri hak-haknya sebagai rakyat yang seharusnya dilindungi dan diayomi oleh pemerintah. Salah satu imbas dari kekecewaan masyarakat adalah munculnya keinginan dan desakan untuk memisahkan diri secara administrasi kepemerintahan dari daerah induk. Keinginan-keinginan politik seperti ini bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, karena Undang-Undang pun memberikan legitimasi secara yuridis formal menyusul disyahkan dan diberlakukannya UU No 32 tahun 2004 yang mengatur Tentang Pemekaran Daerah.
Memang secara jujur harus diakui bahwa alasan dibalik keinginan politik untuk memekarkan daerah khususnya pemekaran Kabupaten Bima untuk Kabupaten Bima Timur, tidak sepenuhnya buah dari kekecewaan kelompok masyarakat terhadap pemerintahan status Quo yang dinilai diskriminatif dalam membagi-bagi "kue pembangunan". Namun lebih dari itu, adanya keinginan untuk dapat terwujudnya percepatan pembangunan dibeberapa titik yang masih tertinggal dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan publik menjadi alasan dan motifasi yang lebih prinsipil.
Bima, sebagai salah satu Kabupaten dengan wilayah yang cukup luas, Kabupaten Bima tak luput juga dari issu pemekaran. Adanya keinginan sebagian masyarakat yang mendiami dibagian timur yang meliputi kecamatan Ambalawi, Wera, Wawo, Langgudu, Lambu dan Kecamatan Sape yang sekaligus sebagai titik sentral dari perjuangan pemekaran itu menjadi agenda yang sangat krusial untuk dicermati oleh seluruh stakeholder yang ada.

Membaca keinginan muscab KNPI Sape terkait wacana Pembentukan Kabupaten Bima Timur beberapa waktu yang lalu. Calon terpilih KNPI Sape periode 2009-2011 dalam sambutannya berjanji untuk mempercepat pembentukan Bima Timur melalui kelompok pemuda yang kreatif dan kritis. Hal ini menjadi tanggungjawab moral KNPI Sape karena berlandaskan murni aspirasi masyarakat (Bima Ekspres, 1 juni 2009. hal 3)
Dalam dimensi politik, keberanian salah satu partai politik (HANURA) dalam menjadikan Bima Timur sebagai jargon dalam baliho pemenangan legislatif april yang lalu dengan mengusung agitasi, "Bersama Hanura Kita Wujudkan Kabupaten Bima Timur". Menjadi sesuatu yang bukan lagi wacana tetapi sebuah keharusan untuk diwujudkan. Atas agitasi tersebut mampu membangun kesadaran masyarakat sehingga dapat memboyong satu kursi untuk partai tersebut pada Dapil "Timur Bima". Tidak hanya itu saja, untuk tampilan 2010 (Pilkada Kab Bima) yang akan datang salah satu Bacabup dan Bacawabup Bima yang sudah mendeklarasikan diri dengan nama "AMAN" mengusung wacana terwujudnya Pembentukan Kabupaten Bima Timur sebagai salah satu misi dan janji politik dalam kancah politik ke depan. Hal itu tentunya tidak mencuat begitu saja, melainkan dengan berbagai analisa, pandangan, parameter serta barometer yang meyakinkan sesuai dengan definisi kelayakan hajat hidup orang banyak.

Menurut hemat penulis, keinginan ini sah-sah saja adanya. Di era keterbukaan seperti saat ini, keiginan apapun dari masyarakat menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja, selama itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan sesuai dengan etika agama dan norma-norma sosial serta diperjuangkan lewat mekanisme dan prosedural yang konstitusional. Seperti halnya perjuangan pemekaran wilayah yang menjadi wacana yang sangat aktual, yang kemudian dalam perkembangannya menemui titik terang karena telah diatur tersendiri dalam aturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab II pasal 5, secara detail menjelaskan persyaratan bisa tidaknya suatu wilayah/daerah dimekarkan.
Pada ayat (1) berbunyi : Pembentukan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, harus memenuhi syarat administratif, tekhnis, fisik kewilayahan.
Pada ayat (2) berbunyi : Syarat administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk propinsi meliputi, adanya persetujuan DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah Propinsi, persetujuan DPRD Propinsi Induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
Kemudian pada ayat (3) berbunyi : Syarat administratif sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1), untuk Kabupaten/Kota meliputi, adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Propinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Pada ayat (4) berbuyi : Syarat tekhnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya ekonomi daerah.
Pada ayat (5) berbunyi : Syarat fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan Kabupaten dan 4 kecamatan untuk pembentukan Kota, lokasi calon kota, sarana dan prasarana pemerintahan.
Merujuk pada syarat tekhnis sebagaimana yang tersurat dalam ayat (4) undang-undang tersebut diatas, kondisi yang ada pada kelima kecamatan itu sangatlah memungkinkan. Bahkan menurut pengamatan dan kalkulasi sederhana penulis, sekitar kisaran 40 – 50 % income pendapatan pada kelima wilayah itulah yang selama ini menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah kabuapten Bima. Data statistik dan fakta emperikal dilapangan menunjukan bahwa betapa pada kelima wilayah itu mengandung potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Kita tahu bahwa potensi yang paling teratas sebagai penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Sarang Burung Walet (SBW) yang ada di kecamatan Sape dan Langgudu, kemudian disusul usaha Budi Daya Mutiara dikecamatan Sape, Lambu dan Wera, hasil tangkapan sumber daya perikanan seperti ikan jenis ikan karang (kerapu, lobster), cakalang, tuna, cumi-cumi, rumput laut dan sumber daya perikanan lainnya yang sebagian besar berada diwilayah Sape, Lambu, Langgudu dan Wera. Juga dari hasil Bumi lainnya. Ini belum termasuk income yang akan diperoleh jika daerah Wisata Bahari yang tersebar diwilayah Sape, Lambu, Langgudu dan Wera bisa dikembangkan secara profesional tanpa meninggalkan nilai dan etika serta norma
yang berlaku dilingkungan masyarakat.

Dari analisa potensi di atas secara jelas menunjukan bahwa dari perspektif kemampuan ekonomi dari kelima wilayah itu tidaklah menjadi persoalan. Begitu juga halnya dengan kondisi budaya masyarakat yang sudah terbangun dan berjalan dinamis, tertata dan konstruktif selama beratus–ratus tahun lamanya. Walaupun secara sosiologi - antropologi, budaya yang ada pada kelima wilayah itu berasal dari akar budaya yang sama, namun tidak menjadikannya sebagai faktor penghambat proses dinamisasi dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam kehidupan politik, masyarakat juga memberikan apresiasi yang sangat positif.
Hal ini dapat kita cermati dalam setiap proses politik yang berlangsung selama ini. Betapa partisipasi masyarakat didalamnya cukup menunjukan grafik yang signifikan. Namun dalam hal ini, bukan berarti tidak terdapat celah dan kelemahan didalamnya. Masih banyak hal-hal yang menyangkut kehidupan politik masyarakat yang masih perlu dibenahi disana-sini. Hal yang dirasa paling urgen dan prinsipil adalah bagaimana infrakstruktur politik yang ada, baik itu Partai Politik, Ormas-Ormas, Organisasi Kepemudaan, atau Lembaga keprofesional masyarakat lainnya harus memberikan ruang yang cukup bagi tersalurkannya aspirasi politik masyarakat.

Untuk syarat tekhnis lainnya, seperti luas daerah, jumlah penduduk yang terkonsentrasi pada lima wilayah itu sudah lebih dari cukup bagi terselenggaranya roda pemerintahan tersendiri. Kondisi pertahanan dan kemanan yang cukup cenderung stabil dan terkendali selama ini dirasa cukup kondusif untuk bisa berlangsungnya aktifitas pembanguan dan pemerintahan.

Menyangkut Syarat fisik seperti yang diatur pada ayat (5) tentang jumlah kecamatan sebagai persyaratan boleh tidaknya daerah dimekarkan tidak lagi menjadi soal, karena telah memenuhi standar persyaratan yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa wilayah-wilayah yang menginginkan berpisah dari kabupaten induk adalah yang dikenal dengan WASALAMWADU meliputi kecamatan Wera, Sape, Lambu, Wawo dan Langgudu. Untuk sarana seperti jalan raya, sistem dan saluran irigasi, perairan yang mendukung kegiatan pertanian, listrik, pelabuhan (pelabuhan penumpang/barang dan pendaratan ikan), terminal, pasar rakyat, sarana telekomunikasi, jasa penginapan seperti losmen, hotel, sistem transportasi darat, antar pulau, semuanya telah tersedia dan sudah berjalan secara efektif. Tinggal dibutuhkan pembenahan pada beberapa aspek. Dan jenis angkutan yang masih didominasi angkutan tradisional seperti Benhur, kemampuan pembangkit tenaga listrik dan jaringannya yang belum memenuhi keseluruhan wilayah, utamanya diwilayah pesisir dan pedalaman haruslah menjadi skala prioritas untuk segera dibenahi untuk menjamin bagi terselenggaranya otonomi daerah sementara untuk
syarat administratif, tinggal bagaimana keseriusan dan usaha keras dari seluruh komponen dan stakeholder yang ada dalam masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perjuangan pemekaran itu bekerja semaksimal.
Terlepas dari terpenuhinya semua persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah dijelaskan diatas, pertanyaan yang sangat urgen untuk kita pahami adalah sejauh mana Independensi dan kelurusan niat serta motivasi kelompok masyarakat dibalik keinginan untuk memperjuangkan pemekaran wilayah tersebut? Apakah perjuangan pemekaran itu benar-benar dilandasi oleh keinginan agar proses percepatan pembangunan bisa berjalan secara efektif dan untuk mewujudkan peningkatan terhadap pelayanan publik, ataukah ada motifasi lain dibalik itu? Semua pertanyaan ini sudah seharusnya dijawab secara jujur agar masyarakat tidak dimanfaatkan seperti benalu oleh petualang politik yang sudah me-"raja"-lela dan me"ratu"lela ditengah-tengah kehidupan sosial politik masyarakat Bima. Kita tentu saja tidak menginginkan proses perjuangan apapun dikotori oleh kepentingan busuk dari para politisi busuk dan tokoh masyarakat licik dibalik topeng perjuangan yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak, padahal ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Untuk itu, diakhir tulisan ini penulis meminta kepada seluruh stakeholder dan kekuatan yang ada dimasyarakat yang memperjuangkan terbentuknya kabupaten Bima Timur, Bima Pesisir atau apapun namanya yang kemudian disepekati untuk senantiasa menata sejauh mana kemurnian Qalbu dan Nawaitu kita dalam menyertai perjuangan ini. Berhubungan dengan hal ini, penulis menulis pendapat dari WS Rendra yang menyatakan "…Harapan tidak akan padam selama kita masih setia pada cita-cita. Tumpuan harapan bukanlah semangat. Tumpuan harapan adalah kesadaran dan kesabaran. Dan kemurnian qalbu adalah energi dalam perjuangan." Kita semua mungkin sudah paham bahwa setiap babakan perjuangan akan membuahkan hasil dan berkah apabila nawaitu-nya benar serta lahir dari kesadaran dari dalam diri setiap masyarakatnya. Dalam hal ini Jhon Mc Leish dalam bukunya The Story of social Change mengatakan bahwa, sebuah perubahan itu akan terjadi ketika desakan untuk melakukan perubahan mengalami penguatan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa, ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, yakni; (1) Tumbuhnya kesadaran perubahan ditengah masyarakat, yaitu terbangunnya mentalitas untuk berubah, (2) Terbangkitnya proses kreatifitas dalam
bermasyarakat yakni berupa kreatifitas dalam berpikir, bertindak dan berkarya.

Pendapat ini sangat sesuai apa yang telah Allah SWT jelaskan sekitar 14 abad yang lalu dalam Al Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya" sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah nasibnya..."

Ketika tekad sudah menjadi bulat dan dibarengi nawaitu yang ikhlas dan ikhtiar yang benar, maka adalah suatu keniscayaan untuk pembentukan Kabupaten Bima Timur
*Penulis adalah Komunitas Kafe Baca `BABUJU',
aktif pada Kelompok FOSIS (Forum Studi Isu-Isu Strategis) Dana Mbojo.

(Dimuat dikoran Amanat, 14 Juni 2009)